KPK GELAR RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PROVINSI KALTARA

KPK GELAR RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PROVINSI KALTARA

News Update – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP dengan Pemerintah Provinsi Kaltara. Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini berlangsung di Tarakan dan dibuka oleh Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. (5/4)

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara mengucapkan terima kasig kepada Pimpinan KPK dan Kepala BPKP atas kehadirannya di Provinsi Kaltara yang telah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Provinsi Kaltara. “Saya menghimbau kepada seluruh unsur SKPD Provinsi Kaltara dan Kepala Daerah melaksanakan tugas pokok sesuai dengan aturan yang berlaku dan hindari pelanggaran hukum terutama masalah korupsi,” ujar Irianto.

Rakor ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi, serta mendorong tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif.

“Koordinasi antara pemerintah Provinsi Kaltara dengan BPKP dan KPK harus dilakukan berkesinambungan,” terang Kepala BPKP Ardhan Adhi Perdana. Selain itu, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan pun turut memberikan sambutannya. Perempuan pertama yang terpilih menjadi Komisioner KPK RI ini pun mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari pelanggaran hukum, terlebih terjerat kasus korupsi. “Jangan melakukan yang melanggar hukum, terutama masalah korupsi. Karena saat ini, banyak Kepala Derah maupun anggota Dewan yang terjerat kasus hukum masalah korupsi,” tegasnya.

Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini melibatkan Kapolda Kaltara dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Provinsi Kaltara dan Kabupaten/Kota se-Kaltara dalam penandatanganan komitmen untuk menerapkan pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Kaltara. Bupati Nunukan dan Ketua DPRD Kabupaten Nunukan pun ikut serta dalam penandatanganan komitmen tersebut.

Kepala BPKP dan Gubernur Kaltara juga menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama untuk mengevaluasi pembenahan tata kelola pemerintahan hingga bebas dari korupsi.

“Semoga dengan koordinasi dan sekaligus penandatanganan MOU BPKP dan pemerintah Provinsi Kaltara ini, akan dapat meningkatkan kinerja kita dan ketelitian kita dalam bekerja, serta tidak mudah terjerat kasus korupsi atau penyimpangan keuangan diluar aturan yang ada,” harapan Bupati Nunukan. (AWAN79/RDJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *