DINAS KOMINFO DAN STATISTIK BEKERJASAMA DENGAN PERKUMPULAN LINTAS HIJAU ADAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMINFO DAN STATISTIK BEKERJASAMA DENGAN PERKUMPULAN LINTAS HIJAU ADAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

News Update – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik kerjasama dengan Perkumpulan Lintas Hijau (PLH) Kalimantan Utara mengadakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pelatihan tersebut berlangsung di kantor Bupati Nunukan Lantai V pada Rabu pagi (11/4).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik H. Dian Kusumanto mengawali sambutan dengan yel-yel “selamat┬ápagi luar biasa” salah satu kebiasaan yang selalu diterapkan setiap apel pagi. “Terima kasih kepada pihak PLH yang telah banyak membantu dalam memberikan fasilitas dalam kegiatan yang berlangsung,” ungkap H. Dian Kusumanto.

Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Pada tahun 1998 telah muncul tuntutan informasi sehingga dengan adanya Kominfo, diharapkan PPID lebih aktif lagi karena perkembangan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 10 tahun sejak reformasi baru bisa disusun keterbukaan informasi publik. “Semoga peserta yang hadir benar-benar mengikuti kegiatan yang berlangsung sampai selesai. Karena, materi yang disampaikan sangat penting dalam hal mengelola informasi publik untuk kepentingan masyarakat,” tutup H. Dian Kusumanto selaku Kepala Dinas Kominfo dan Statistik

Sementara itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan “membantu masyarakat perbatasan dalam hal informasi publik untuk lebih maju. Kita ketahui bersama bahwa informasi bersifat terbuka, sehingga informasi sangat penting,” ungkap Laura dalam hal ini di wakili oleh Petrus Kanisius selaku Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

Merupakan tindaklanjut peraturan bupati layanan informasi, jika mengacu pada Undang-Undang keterbukaan publik, PPID wajib di bentuk di Badan Publik. Informasi publik adalah informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan penyelenggara Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-Undang.

“Dalam mengelola informasi, ada tiga hal yang harus kita miliki yaitu pengetahuan, komitmen dan implementasi. Informasi bersifat terbatas artinya jangka waktu informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna.
Organisasi masyarakat bisa di katakan badan publik,” papar Fathul Ulum selaku pemateri dari Komisi Informasi Pusat. (Mimi/Foto:MRP, ATY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *