FOCUS GROUP DISCUSSION DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  “Zonasi Petani Rumput Laut dan Penandaan Batas Akhir Zona Rumput Laut di Jalur Pelayaran Indonesia”

FOCUS GROUP DISCUSSION DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN “Zonasi Petani Rumput Laut dan Penandaan Batas Akhir Zona Rumput Laut di Jalur Pelayaran Indonesia”

News Update – Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Nunukan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Peran Stakeholder yang terkait dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut” yang berlangsung di Lt. IV Ruang VIP Kantor Bupati Nunukan pada Senin (6/8). Rumput Laut yang saat ini menjadi Komoditi andalan masyarakat Nunukan menjadikan Nunukan tercatat sebagi penghasil rumput laut di Indonesia.
Asisten Administrasi merupakan perwakilan pemerintah menjadi moderator pada kesempatan tersebut mengatakan “Pertemuan kali ini membahas persoalan jalur pelayaran yang berada dikabupaten nunukan. Mengingat beberapa masukan yang kami terima serta kejadian beberapa hari yang lalu ada salah satu Kapal penumpang yang berlayar mengalami kecelakaan pada kipas yang terkena tali, entah pemukat atau tali bentangan rumput laut, jadi kita harapkan pertemuan kali ini mendapat solusi diakhirnya nanti agar kita bisa bekerja secepatnya.” Ungkap Hanafiah.

Pada kesempatan ini, Suhadi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan juga menyampaikan bahwa “Focus Group Discussion yang dilaksanakan DPK Kabupaten Nunukan ini merupakan hal yang sangat penting dan mendesak agar seluruh instansi terkait dalam hal bidang kelautan mengambil berat persoalan ini. Mengingat alur pelayaran yang berada dikabupaten nunukan merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal-kapal barang, penumpang bahkan para nelayan, terlebih lagi kita tidak memiliki kewenangan dalam persoalan yang terjadi dilaut. Maka kita mengundang langsung Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan utara biar lebih jelas pokok persoalan yang terjadi diKabupaten Nunukan.” tegas Suhadi.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara H. Amir pada pertemuan FGD tersebut juga menyampaikan “dalam waktu dekat ini kita sudah akan menyelesaikan zona-zona bagi petani rumput laut dan untuk batas akhir zona petani rumput laut nantinya akan kita pasangkan tanda sesuai dengan mekanisme tanda kelautan agar tidak terjadi kecelakaan dilaut. Namun kami mohon bantuan kepada instansi-instasi terkait nantinya dapat membantu kami dengan menggunakan tanda pelayaran agar tidak membingungkan bagi kapal-kapal yang berlayar nantinya, tidak hanya itu kita juga akan melakukan Sosialiasi Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang zonasi Pengelolaan rumput laut. Kemungkinan besar bulan sembilan nanti kita akan melakukan sosialisasi tersebut mengingat seringnya terjadi kecelakaan laut di wilayah kalimantan Utara ini.” tutup H. Amir.

Hanafiah Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menarik kesimpulan dalam pertemuan tersebut “Pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi akan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan Rumput Laut dan akan melakukan penandaan pada Lokasi terakhir bagi Rumput Laut yang berada di Zona terakhir nantinya dengan pengadaan tanda di sediakan oleh DPK Provinsi Kaltara”. (HBM/HM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *