RAPAT RANTEK RPJMD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026

RAPAT RANTEK RPJMD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026

 

 

News Update – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan gelar Rapat Rancangan Teknokratik (Rantek) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Rapat yang bertempat di Ruang VIP Video Conference Lt.IV Kantor Bupati Nunukan pada Kamis (26/11) dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda Litbang, Narasumber dari UB Tarakan serta Kepala Dinas yang sempat hadir.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Nunukan dalam hal ini disampaikan oleh Robby Nahak Serang selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat mengatakan bahwa “kontribusi yang maksimal dalam bentuk saran dan masukan yang konkrit terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Nunukan sehingga dapat diperoleh permasalahan dan isu-isu strategi untuk menjadi rujukan kita bersama dalam menyusun RPJMD tahun berikutnya, juga memperhatikan kondisi pandemi covid 19 Saat ini masalah kesehatan”. ungkapnya.

“sebagai daerah perbatasan sudah harus melihat Negara tetangga sebagai Mitra dalam mengangkat sektor ekonomi daerah juga sudah harus giat melakukan kerjasama dengan investor luar dan dalam untuk meningkatkan peluang Ekspor kita baik di sektor pertanian perkebunan maupun sektor perikanan salah satunya adalah rumput laut dan sektor perikanan sebagaimana penyumbang pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan”. tambahnya.

Sementara itu, Juni Mardiansyah selaku Kepala Bappeda Litbang mengatakan “hal penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kualitas dokumen kita hanya menyusun sampai 6 permasalahan dan isu strategis dan ini menjadi hal yang penting sebagai pijakan untuk masuk ke arah program kegiatan setelah dilakukan harmonisasi dengan visi misi kepala daerah terpilih nantinya”. Imbuhnya

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa sebagai persiapan penyusunan UUD tahun 2006 Kabupaten harus menyusun rancangan teknokratik rpjmd yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan dilaksanakan sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.Rancangan teknokratik rpjmd yang disusun menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. (MD/HM).

PEMKAB NUNUKAN IKUTI SOSIALISASI PERMENDAGRI TENTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN PEKERJA PENERIMA UPAH

PEMKAB NUNUKAN IKUTI SOSIALISASI PERMENDAGRI TENTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN PEKERJA PENERIMA UPAH

 

 

News Update – Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengikuti Sosialisasi Permendagri yang bertempat di Ruang Video Conference VIP Lt. IV Kantor Bupati Nunukan pada Selasa dini (24/11).

Acara Sosialisasi dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, Kepala BPJS, Kepala Dinas BKPSDM, Sekretaris Bapedda, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Sosialisasi tersebut berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2020 tentang Penyetoran Jaminan Kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Drs. Komedi, M.Si selaku Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah membuka acara sosialisasi secara resmi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan harapannya agar seluruh elemen Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mendapatkan persamaan persepsi tentang jaminan sosial.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini yang bertindak selaku narasumber adalah Wasja, S.Sos, M.Ec.Dev, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Alam paparannya, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan uraian dan ketentuan jaminan kesehatan mulai dari ketentuan umum, peserta dan kepesertaan, besaran iuran dan gaji, penyetoran, rekonsiliasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Acara sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 23 November ini, melibatkan seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesa dan akan ditutup pada tanggal 24 November 2020. (HM).

DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

 

News Update – Debat Publik Pasangan Calon Bupati Nunukan dan Wakil Nunukan di Gedung Olahraga Dwikora Kabupaten Nunukan dengan Tema ” Nunukan Yang Bermartabat Sebagai Beranda NKRI”

Dalam debat Publik Pilkada Nunukan dipimpin Prof. Abdul Jafar Karim dari UGM Yogyakarta.

Debat publik malam ini mempertemukan dua pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Nunukan 2020,” kata Ketua KPU Nunukan, Rahman,, pukul 19.50 Wita. Di Gor Dwikora Kabupaten Nunukan.

Debat publik Pilbup Nunukan 2020, hanya digelar satu kali dengan durasi debat tetap sesuai ketentuan yakni maksimal 120 menit, yang terdiri dari 90 menit segmen debat dan 30 menit jeda iklan.

Usai debat di lanjutkan dengan pembacaan deklarasi bersama dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan 2020 yang sejuk dan kondusif. ATY/SNI

PUSKESMAS SANUR RAYAKAN HARI KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2020

PUSKESMAS SANUR RAYAKAN HARI KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2020

 

 

News Update – Puskesmas Sanur merayakan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dengan mengusung tema “Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat Bersama Puskesmas Sanur” yang berlangsung selama 3 hari (11-13 November 2020) di desa yang ada di Kecamatan Tulin Onsoi. Kegiatan dilaksanakan pada 2 kecamatan yang ada di kabupaten nunukan yaitu kecamatan lumbis dan kecamatan tulin onsoi.

Pada kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan bapak Sabaruddin, SKM., M. Kes. Team gabungan lintas sektor dalam kegiatan ini yaitu Bappeda Litbang, Diskominfotik, Dinas Kesehatan, DPKP, DP3AP2KB, Disdikbud, DPUPRPKPP, Dinsos dan DPMD.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, beberapa rangkaian acara dilaksanakan pada hari pertama yaitu Pemaparan mengenai pengukuran publikasi data stunting di Kecamatan yang dilakukan secara lintas sektoral gabungan Puskesmas Sanur dan Puskesmas Pembeliangan, Hari kedua dilaksanakan Senam Bersama kemudian dilanjutkan makan buah dan sayur yang dihadiri beberapa instansi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sanur dan keikut sertaan staf dari Puskesmas Pembelingan. Sementara hari ketiga dilaksanakan Family Gatering di Desa Semunad (Wisata Puncak Derajat) yang dihadiri seluruh staf Puskesmas Sanur.

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membina keakraban, kekompakan dan menjalin persaudaraan antar seluruh staf Puskesmas Sanur agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Dalam sambutannya, Topik S.Kep selaku ketua panitia penyelenggara menyampaikan bahwa “acara ini sangat membantu menghilangkan beban yang selama ini yang dihadapi teman-teman staf Puskesmas Sanur terkait pandemi covid-19 dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala pimpinan Puskesmas Sanur bapak dr. Syaifuddin Noor, teman-teman staf Puskesmas Sanur, sanggar seni tedramusta, sponsor tunggal APOTIK SANG DIVA yang sangat mensupport dan berpartisipasi dalam acara HARI KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2020”. pungkasnya. (HM)

Sumber : Ramadana S.H

 

KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026

KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026

 

 

News Update – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari perihal tersebut, dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan bersama Bappeda Litbang menggelar Rapat Konsultasi Publik II yang berlangsung di Ruang VIP Lt. IV Kantor Bupati Nunukan pada Selasa pagi (17/11). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dr. H. Rustam Syamsuddin sekaligus ketua tim pembuat KLHS beserta jajarannya, Kepala Bappeda Litbang Juni Mardiansyah dan peserta rapat yang hadir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dr. H. Rustam Syamsuddin yang membuka secara resmi dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Pemerintah wajib melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen perencanaan, termasuk RPJMD guna meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pembangunan.” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut membahas terkait waktu penyusunan dan Penelahaan KLHS RPJMD, sistematika dan keterkaitan dalam RPJMD Teknokratik secara tatap muka dan virtual oleh Dinas lainnya. (HM).

 

SELURUH PEGAWAI PENGADILAN NEGERI NUNUKAN DITES URINE

SELURUH PEGAWAI PENGADILAN NEGERI NUNUKAN DITES URINE

 

News Update – Sebagai wujud implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, untuk itu Pengadilan Negeri Nunukan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan menyelenggarakan kegiatan Deteksi Dini melalui tes urine. Acara dilaksanakan pada Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Bapak Candra Nurendra. Dalam sambutannya Beliau menekankan tujuan utama dari tes urine kepada ASN pagi ini. “Tujuan utama tes urine ini supaya menjaga integritas Aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan, kita harus memberikan contoh kepada masyarakat dengan berperilaku baik dan bersih dari narkoba” ujar Pak Candra.

Dilanjutkan dengan tata cara pengisian formulir oleh Kasi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNNK Nunukan Bapak Murjani Shalat. Dalam penyampaiannya beliau menekankan pengisian data dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. “Jika Bapak Ibu ada mengkonsumsi obat-obatan harap ditulis sejelas-jelasnya nama obatnya dan dari mana dapatnya, karena obat-obatan jenis tertentu yang dikonsumsi dapat mempengaruhi hasil pengujian” ujar Pak Murjani

Setelah peserta mengisi formulir, dilanjutkan dengan registrasi peserta dan secara bergantian peserta memasuki toilet yang telah disediakan untuk pengambilan sample urine sesuai SOP. Didapat 16 sample urine yang dilakukan uji menggunakan rapid test narkoba enam parameter. Dari hasil pengujian 16 sample dinyatakan negatif narkoba.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala BNN Kabupaten Nunukan berharap agar sinergi ini terus berjalan. “Terus kita jalin sinergitas dalam menjalankan P4GN walau ditengah pandemi Covid-19 dan bersama kita perang melawan narkoba” ujar Pak Sunarto

Kegiatan berjalan dengan lancar serta dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 dengan cek suhu, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan sebelum kegiatan. Sumber (BNN Kabupaten Nunukan)

 

RAPAT EVALUASI PEMDA SE-KALTARA DAN KEJATI/KEJARI KALTIM TERKAIT PENYELAMATAN ASET DAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

RAPAT EVALUASI PEMDA SE-KALTARA DAN KEJATI/KEJARI KALTIM TERKAIT PENYELAMATAN ASET DAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

News Update – Serfianus selaku Sekretaris Daerah memimpin Rapat Evaluasi Penyelamatan Aset. Rapat yang berlangsung dihadiri oleh Inspektorat Adi Karsono dan Kasi Datum Kejari beserta jajarannya. Rapat tersebut bertempat di Ruang VIP Lt. IV Kantor Bupati Nunukan pada Senin dini (16/11)

Dalam rapat Evaluasi Penyelamatan Aset terbagi menjadi 3 yakni, Aset Tanah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, Aset sengketa dengan Pemda lain dan Aset Kendaraan Dinas yang dikuasai oleh ASN.