Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala  Dinas  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah urusan                   komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  3. Pelaksanaan  evaluasi   dan   pelaporan   sesuai   dengan   lingkup tugasnya;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. Memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  2. Mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandiansesuai Mengan norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria yang telah ditetapkan;
  3. Mengoordinasikan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran Dinas sebagai pedoman dan acuan kerja;
  4. Mengoordinasikan penyusunan sasaran  kerja  pegawai    (SKP)  di lingkungan Dinas;
  5. Mengoordinasikan penyusunan  standar  pelayanan  di  lingkungan unit kerja;
  6. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
  7. Membina dan mengendalikan  penyelenggaraan  perijinan  dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
  8. Mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publik;
  9. Mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang statitsik sektoral dan Persandian ;
  10. Mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Informatika;
  11. Melaksanakan pembinaan terhadap  UPT  dan  Kelompok  Jabatan Fungsional
  12. Melaksanakan koordinasi  dan  kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang komunikasi, informatika, satistik sektoral dan persandian;
  13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja  di    bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
  14. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandianserta menyusun petunjuk pemecahannya;
  15. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  16. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  17. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  18. Melaksanakan monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  19. Melaksanakan tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  Bupati  dan Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Sekretaris Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan  tugasnya  berada  di  bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang- bidang serta memberikan                pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-            undangan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengoordinasian penyusunan   rencana   kerja   dan   anggaran   di lingkungan Dinas;
  2. Pengelolaan dan pengendalian  kegiatan  administrasi  umum  dan kepegawaian serta  hubungan  masyarakat  dan  keprotokolan  di lingkungan Dinas;
  3. Pengelolaan dan Pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  4. Pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
  5. Pelaksana  evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. Mempelajari dan mengolah   peraturan   perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas;
  4. Mengkoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan Dinas;
  5. Merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
  6. Merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga Dinas;
  7. Merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  8. Merumuskan bahan penyajian  data,  informasi  dan  dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
  9. Merumuskan  bahan   pembinaan   hubungan   masyarakat   dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
  10. Merumuskan bahan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
  11. Memberikan dukungan dan elayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
  12. Mengoordinir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
  13. Melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi  dengan  satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesehatan serta menyusun petunjuk pemecahannya;
  15. Memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  16. Membagi dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  17. Memberikan  petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  18. Melaksanakan monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  19. Melaksanakan tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

(1)  Sub bagian penyusunan program dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada dibawah dan           bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2)  Kepala sub bagian penyusunan program dan pelaporan mempunyai tugas  membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan                        penyusunan   rencana   kerja   dan   kegiatan   serta pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang                berlaku.

(3)  Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   ayat   (2), kepala sub  bagian  penyusunan  program  dan pelaporan  mempunyai uraian tugas        sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari    dan    menelaah    serta    mengolah peraturan  perundang-undangan,  kebijakan,  pedoman  dan petunjuk   teknis   serta  data dan informasi  lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  5. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  6. Menyiapkan bahan dan melaksakan penyusunan laporan  dalam rangka SAKIP di lingkungan Dinas;
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring  dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta menyusun langkah tindak lanjutnya;
  8. Melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi  dengan  bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  11. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  12. Memberikan petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  13. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada             Sekretaris Dinas.

(2) Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja               Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), kepala sub bagian keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menghimpun dan mengolah   peraturan   perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  3. Menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  4. Mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja mengelola administrasi dan petatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penyiapan    bahan penyusunan rencana  anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan   dokumen   pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
  5. Melaksanakan  pembinaan, bimbingan  dan  arahan  bagi bendaharawan Dinas;
  6. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan Dinas;
  7. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan di  lingkungan  Dinas  sesuai  dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan;
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
  9. Melaksanakan koordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Melaksanakan inventarisasi  permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  11. Memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  12. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  13. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  14. Melaksanakan monitoring, evaluasi  dan  pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  15. Melaksanakan tugas lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung             jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Kepala   sub   bagian   umum   dan   kepegawaian   mempunyai   tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan         administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang       berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai             berikut :

  1. Menghimpun, mempelajari   dan   menelaah   serta   mengolah peraturan  perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan   informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyusun dan mengelola  administrasi  surat  menyurat, penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rumah tangga Dinas;
  5. Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi Marang perlengkapan/perbekalan rumah tangga Dinas;
  6. Menyelenggarakan  pendokumentasian serta kepustakaan  di lingkungan Dinas;menyiapkan bahan pembinaan  hubungan  kemasyarakatan  dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan Dinas;
  7. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan serta melaksanakan penyusunan  bahan  pembinaan organisasi  dan tatalaksana Dinas;
  8. Menyiapkan bahan  penyusunan  perencanaan  kebutuhan  dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  9. Menyusun daftar  urut  kepangkatan,  formasi  pegawai  sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Mempersiapkan usul kepangkatan,   kenaikan   pangkat,   gaji berkala, hukuman disiplin, cuti, bebas tugas, pensiun, penilaian SKP dan lain-lain yang berhubungan dengan kepegawaian;
  11. Menyusun  dan    memelihara    data    pegawai,    daftar    urut kepangkatan, formasi dan laporan kepegawaian;
  12. Mengurus daftar hadir pegawai, perjalanan Dinas pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
  13. Melaksanakan inventarisasi permasalahan  yang  berhubungan dengan  bidang  tugasnya serta menyiapkan  bahan  petunjuk pemecahan masalah;
  14. Melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi  dengan  bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  15. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  16. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  17. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  18. Melaksanakanmonitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Kebijakan Publik

(1) Bidang  Informasi  Dan  Komunikasi  Kebijakan  Publik  dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan          bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi  Kebijakan  Publik mempunyai tugas  membantu  Kepala  Dinas  dalam menyiapkan perencanaan,  perumusan       kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan  kegiatan  dalam  bidang  Informasi  Dan  Komunikasi  Kebijakan Publik sesuai  dengan ketentua peraturan       perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala  Bidang  Informasi  dan  Komunikasi  Kebijakan  Publik menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang informasi dan komunikasi kebijakan publik;
  2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi kebijakan publik;
  3. perumusan   bahan   pembinaan,   bimbingan,   pengendalian   dan

pengaturan teknis dalam bidang Pengelolaan Informasi Publik;

  1. perumusan  bahan   pembinaan,   bimbingan, pengendalian  dan pengaturan  teknis  dalam  bidang  Diseminasi  Informasi  dan Produksi Media Informasi;
  2. perumusan  bahan   pembinaan,   bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan  teknis  dalam  bidang  Pelayanan  Informasi  dan Hubungan Media;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  4. pelaksanaan tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Kebijakan Publik              mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Mempelajari, menelaah dan  mengolah  peraturan  perundang  – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Merumuskan bahan  pelaksanaan   kebijakan   penyelenggaraan urusan komunikasi  dan  informasi bidang informasi  dan komunikasi               kebijakan  publik  sesuai  dengan  norma,  standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  3. Menyusun  rencana   kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;;
  4. Mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  5. Merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
  6. Menyusun rencana kerja kegiatan, koordinasi dan supervisi Bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publiksebagai pedoman dan acuan kerja, meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi   publik,   pelayanan   informasi   publik,   pengelolaan pengaduan  masyarakat,  layanan  hubungan  media,  penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  7. Menyusun saran kebijakan  pembangunan,  pembinaan  dan bimbingan teknis di bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publik;
  8. Merumuskan bahan pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam bidangPengelolaan Informasi Publik;
  9. Merumuskan bahan  pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam bidangDiseminasi Informasi dan Produksi Media Informasi;
  10. Merumuskan bahan  pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam  bidang Pelayanan  Informasi  dan Hubungan Media;
  11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  13. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  14. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  15. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal  9

(1)  Seksi  Pengelolaan  Informasi  Publik  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Seksi  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada  dibawah  dan  bertanggung        jawab kepada Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publik.

(2)  Kepala   Seksi   Pengelolaan   Informasi   Publik   mempunyai   tugas membantu  Kepala  Bidang  Informasi  Dan  Komunikasi  Kebijakan Publik                      menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan perencanaan operasional   serta  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang Pengelolaan Informasi          Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari   dan   menelaah   serta   mengolah peraturan   perundang   undangan,   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk                  teknis   serta   data   dan   informasi   lainnya   yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan  teknis  pengelolaan informasi publik sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Mengumpulkan  data,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis

kebutuhan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Publik;

  1. Menyiapkan  bahan   perumusan   dan   pelaksanaan   kebijakan program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Publik
  2. Melakukan fasilitasi pelaksanaan fungsi pengelolaan  opini   dan aspirasi  publik  di  lingkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah di Kabupaten;
  3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, standardisasi pertukaran  informasi  untuk  database informasi lintas sektoral;Melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral

lingkup nasional dan Pemerintah Daerah, pengolahan dan analisis data  informasi  untuk  mendukung  komunikasi  publik  lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten;

  1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan  yang  berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  3. Memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan

dengan bidang tugasnya;

  1. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  2. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

lingkup tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Diseminasi Informasi dan Produksi Media Infomasi

Pasal  10

(1) Seksi  Diseminasi  Informasi  dan  Produksi  Media  Infomasi  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah         dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publik.

(2) Kepala  Seksi  Diseminasi  Informasi  dan  Produksi  Media  Infomasi mempunyai    tugas    membantu    Kepala    Bidang    Informasi    Dan Komunikasi         Kebijakan   Publik    menyiapkan   bahan   perumusan kebijakan, dan perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang                   Diseminasi Informasi dan Produksi Media Infomasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),

Kepala  Seksi  Diseminasi  Informasi  dan  Produksi  Media  Infomasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari dan  menelaah  serta  mengolah peraturan   perundang   undangan,   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk  teknis   serta   data dan informasi  lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja  dan kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan   kebijakan   teknis   diseminasi informassi dan produksi media informasi sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Mengumpulkan  data, mengidentifikasi,  dan  menganalisis

kebutuhan  operasional  kegiatan  Diseminasi  Informasi   dan

Produksi Media Infomasi;

  1. Menyiapkan  bahan   perumusan   dan   pelaksanaan   kebijakan program dan   kegiatan   di   bidang   Diseminasi   Informasi   dan Produksi Media Infomasi;
  2. Melakukan fasilitasi  pembinaan  di  bidang  Diseminasi Informasi dan Produksi Media Infomasi;
  3. Menyelenggarakan layanan perencanaan  komunikasi publik dan citra  positif   Pemerintah   Daerah,   pengemasan   ulang   konten nasional          menjadi  konten  lokal  dan  pembuatan  konten  lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
  4. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah, pemberdayaan dan penyediaan   akses  informasi  bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan  sumber  daya komunikasi publik di Kabupaten;
  5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan inventarisasipermasalahan  yang  berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

  1. Memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  2. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  3. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesua

lingkup tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Media

Pasal  11

(1) Seksi  Pelayanan  Informasi  dan  Hubungan  Media  dipimpin  oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan               bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publik.

(2)  Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Media mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Publik                  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan perencanaan operasional  serta  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang Pelayanan Informasi              dan Hubungan Media sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Media mempunyai uraian tugas        sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta  mengolah peraturan   perundang   undangan,   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk  teknis   serta  data  dan informasi  lainnya  yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja  dan  kegiatan serta  anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja
  4. Menyiapkan bahan  penyusunan  kebijakan teknis pelayanan informasi dan hubungan media sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Mengumpulkan data, mengidentifikasi, dan menganalisis

kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Hubungan

Media;

  1. Menyiapkan  bahan   perumusan  dan  pelaksanaan   kebijakan program dan   kegiatan   di   bidang   Pelayanan   Informasi   dan Hubungan Media;
  2. Menyelenggarakan kegiatanpengolahan dan pelayanan informasi publik,layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media;
  3. Menyiapkan bahan materi  komunikasi  bagi  pimpinan    daerah

(briefing  notes, press release, backgrounders);

  1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. Melaksanakan Inventarisasi   permasalahan  yang  berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  3. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  4. Membagi dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  5. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian

Pasal  12

(1) Bidang  Statistik  Sektoral  dan  Persandian  dipimpin  oleh  seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan                          bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan       pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Statistik Sektoral dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang         berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan bahan kebijakan   operasional   di   bidang   statistik sektoral dan persandian;
  2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang statistik sektoral dan persandian;
  3. Perumusan bahan pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam bidang Statistik Sektoral;
  4. Perumusan bahan pembinaan,   bimbingan,   pengendalian   dan pengaturan teknis dalam bidang Persandian;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

bidang statistik sektoral dan persandian; dan

  1. pelaksanaan tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian mempunyai          uraian tugas sebagai berikut:

  1. Mempelajari, menelaah dan  mengolah  peraturan  perundang  – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  1. Merumuskan bahan  pelaksanaan   kebijakan   penyelenggaraan urusan statistik dan persandian bidang statistik sektoral dan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  2. Menyusun  rencana   kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
  5. Menyusun  saran   kebijakan   pembangunan,   pembinaan   dan bimbingan teknis di bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
  6. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidangStatistik Sektoral dan Persandian;
  7. Merumuskan bahan pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam bidangStatistik Sektoral;
  8. Merumuskan bahan  pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam bidang Persandian;
  9. Merumusan kebijakan  penyediaan  data  dan  pelayanan  statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Merumusan kebijakan  keamanan  informasi  di  lingkungan

Pemerintah Daerah;

  1. Menyusun peraturan  teknis  pengelolaan  informasi  berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  2. Mengelola informasi  berklasifikasi  melalui  pengklasifikasian informasi dan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah yang meliputi pengiriman,   penyimpanan,   pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  3. Meningkatkan kesadaran pengamanan  informasi  di  lingkungan Pemerintah Daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  4. Mengelola perangkat lunak  dan  keras  persandian  serta  jaring

komunikasi  sandi  meliputi  pengadaan,  penyimpanan,  distribusi dan  pemusnahan  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras persandian;

  1. Mengoordinasikan pelaksanaan  kegiatan jabatan  fungsional  Sandiman.
  1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang

tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

  1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  2. Membagi dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  3. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang

tugasnya; dan

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Statistik Sektoral

Pasal  13

(1) Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan   tugasnya   berada   dibawah   dan   bertanggung jawab kepada          Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian.

(2) Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan               kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaaan program dan kegiatan di bidang statistik sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-       undangan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),

Kepala  Seksi  Statistik  Sektoral  mempunyai  uraian  tugas  sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana  kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis statistik sektoral sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Mengumpulkan  data,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis

kebutuhan penyelenggaraan seksi statistik sektoral;

  1. Melaksanakan  kerjasama   penyusunan   survey   bidang   sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia;
  2. Melaksanakan penyusunan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan  layanan  dan  penyediaan  data statistik sektoral;
  4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan  inventarisasi   permasalahan  yang  berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

  1. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  2. Membagi dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  3. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  5. Melaksanakan tugas lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai

lingkup tugasnya

Paragraf 2

Kepala Seksi Persandian

Pasal  14

(1) Seksi  Persandian  dipimpin  oleh  seorangKepala  Seksi  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  berada   dibawah   dan   bertanggung jawab kepada             Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian.

(2) Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan              kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaaan program dan kegiatan di bidang perdandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-              undangan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), kepala seksi Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana  kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis persandian sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Mengumpulkan data,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis kebutuhan operasional kegiatan persandian;
  6. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang persandian;
  7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di

lingkungan Pemerintah Daerah;

  1. Menyiapkan bahan penyusunan  peraturan  teknis  pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  2. Melaksanaan pengelolaan informasi  berklasifikasi  melalui pengklasifikasian informasi dan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah  yang  meliputi  pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan  dan  penghancuran informasi berklasifikasi;
  3. Menyiapkan bahan pembinaan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya   manusia  sandi melalui  program pendidikan, pelatihan,  fasilitasi,  asistensi,  bimbingan    teknis,   workshop dan/atau seminar;
  4. Melaksanakan pengelolaan perangkat lunak dan keras persandian

serta jaring komunikasi sandi meliputi pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

  1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. Melaksanakan inventarisasi   permasalahan   yang   berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  3. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  4. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai

bidang tugas masing-masing;

  1. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima Kepala Bidang Informatika Pasal  15

(1) Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan   tugasnya   berada   dibawah   dan   bertanggungjawab kepada               Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan operasional program dan         melaksanakan pengelolaan urusan di bidang informatika sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang informatika;
  2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang informatika;
  3. Perumusan bahan   pembinaan,   bimbingan,  pengendalian  dan

pengaturan  teknis  dalam  bidang  pengelolaan  infrastuktur  dan keamanan sistem elektronik;

  1. Perumusan bahan pembinaan,   bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan aplikasi;
  2. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang manajemen informatika;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang   Informatika mempunyai uraian tugas  sebagai        berikut:

  1. mempelajari, menelaah dan  mengolah  peraturan  perundang

undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

  1. Merumuskan bahan  pelaksanaan   kebijakan   penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika bidang informatika sesuai dengan   norma,   standar,   prosedur   dan   kriteria   yang   telah ditetapkan;
  2. Menyusun  rencana   kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
  5. Menyusun rencana kerja kegiatan, koordinasi dan supervisi Bidang Informatika sebagai pedoman dan acuan kerja, meliputi layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten serta layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah  kabupaten,  layanan   keamanan   informasi   e- Government,  layanan    manajemen    data    dan    informasi    e- Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  6. Menyusun saran kebijakan  pembangunan,  pembinaan  dan bimbingan teknis di bidang informatika;
  7. Merumuskan bahan pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis bidang pengelolaan infrastruktur dan keamanan sistem elektronik;
  8. Merumuskan bahan  pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis bidang pengelolaan dan pengembangan aplikasi;
  9. Merumuskan bahan  pembinaan,  bimbingan,  pengendalian  dan pengaturan teknis bidang manajemen informatika;
  10. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Menginventarisirpermasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  12. Memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  13. Membagi dan mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  14. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  16. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

lingkup tugasnya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Elektronik Pasal  16

(1) Seksi pengelolaan infrastruktur dan keamanan sistem elektronik dipimpin oleh  seorang  Kepala  Seksi  yang  dalam  melaksanakan tugasnya berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Kepala Bidang Informatika.

(2)  Kepala   seksi   pengelolaan   infrastruktur   dan   keamanan   sistem elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pengelolaan infrastruktur       dan    keamanan    sistem    elektroniksesuai    dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),

kepala   seksi   pengelolaan   infrastruktur   dan   keamanan   sistem elektronik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. Menghimpun, mempelajari   dan   menelaah   serta   mengolah peraturan  perundang   undangan,   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk                  teknis   serta   data   dan   informasi   lainnya   yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan  teknis  pengelolaan infrastruktur dan keamanan sistem elektronik sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Menyiapkan layanan pengembangan  dan penyelenggaraan Data

Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;

  1. Menyiapkan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, filtering   konten   negatif,   interkoneksi   Jaringan   Intra Pemerintah, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan    teknis    dalam  pemanfaatan    sistem komunikasi   oleh    aparatur  pemerintahan,   monitoring    trafik elektronik;
  2. Menyiapkan layanan penanganan  insiden  keamanan  informasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, keamanan    informasi    pada    Sistem    Elektronik Pemerintah Daerah,  Pelaksanaan  audit  TIK,  Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
  3. Melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi  dengan  bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan inventarisasi  permasalahan  yang  berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup    tugasnya    serta    memberikan    saran    dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  6. Membagi, mendistribusikan tugas,    memberikan    petunjuk, bimbingan dan    arahan    serta    penilaian    kinerja    kepada bawahannya;
  7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  8. Melaksanakan tugas lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal  17

(1) Seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informatika.

(2) Kepala  Seksi  pengelolaan  dan  pengembangan  aplikasimempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaaan program dan kegiatan  di  bidang pengelolaan  dan  pengembangan aplikasi  sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi pengelolaan dan pengembangan aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menghimpun, mempelajari   dan   menelaah   serta   mengolah peraturan  perundang   undangan,   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk    teknis   serta   data   dan   informasi   lainnya   yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana  kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. Mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja
  4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan aplikasi sesuai  lingkup  tugasnya  berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Menyusun rencana, program kerja dan kegiatan seksi pengelolaan

dan pengembangan aplikasisebagai pedoman dan acuan kerja, meliputi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

  1. mengumpulkan  data,    mengidentifikasi,    dan    menganalisis kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan aplikasi;
  2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. melaksanakan inventarisasipermasalahan   yang   berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

  1. Memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  2. Membagi dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  3. Memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Manajemen Informatika.

Pasal  18

(1)  Seksi  Manajemen  Informatika  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi yang  dalam    melaksanakan    tugasnya    berada    dibawah    dan bertanggung        jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

(2)  Kepala  Seksi  manajemen  informatika  mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaaan program dan kegiatan di bidang manajemen informatika sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Seksi manajemen informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. menghimpun, mempelajari dan    menelaah    serta    mengolah peraturan perundang   undangan,   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk                  teknis   serta   data   dan   informasi   lainnya   yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. menyusun rencana kerja   dan   kegiatan   serta   anggaran   di lingkungan unit kerja;
  3. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan  teknis  manajemen informatika sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. mengumpulkan data,   mengidentifikasi,   dan   menganalisis kebutuhan                     penyelenggaraan    manajemen   informatika    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. menyiapkan  bahan   perumusan   dan   pelaksanaan   kebijakan program dan kegiatan di bidang manajemen informatikasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer     (GCIO)    Pemerintah    Kabupaten/Kota,    pengembangan sumber                  daya    TIK  pemerintah    Kabupaten  dan  masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
  7. menyiapkan bahan penetapan  regulasi   dan kebijakan   terpadu implementasi  e-Government Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas SKPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat   serta   non   pemerintah,   Layanan   integrasi pengelolaan      TIK        dan        e-Government        Pemerintah Kabupaten/Kota;
  8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat  dalam  implementasi  e-Government  dan Smart City, Layanan implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
  9. menyiapkan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik  dan  kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,  Layanan  pengelolaan     domain     dan     sub     domain Pemerintah Daerah;
  10. melaksanakan koordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaksanakan inventarisasi  permasalahan   yang   berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung

sesuai    lingkup    tugasnya    serta    memberikan    saran    dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

  1. membagi, mendistribusikan    tugas,    memberikan    petunjuk, bimbingan    dan    arahan    serta    penilaian    kinerja    kepada bawahannya;
  1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  2. melaksanakan tugas lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.